Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

PT Kimia Farma Tbk ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan program vaksinasi gotong royong bagi individu yang sifatnya berbayar dengan kisaran Rp439 ribu. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan alasan Kimia Farma mengadakan program vaksinasi Covid-19 berbayar melalui program vaksinasi gotong royong individu. Pemerintah juga memastikan jenis vaksin yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong berbeda dengan jenis vaksin program pemerintah. Ia menambahkan, pihaknya tengah menyusun peraturan menteri kesehatan soal program vaksin mandiri tersebut dengan melibatkan perusahaan-perusahaan swasta agar peraturan yang akan dihasilkan nantinya menjadi peraturan yang baik. IDXChannel – Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan bahwa program vaksinasi mandiri atau gotong royong akan dimulai pada Mei mendatang jika pasokan vaksin sudah tersedia.

Kita membantu agar rakyat bisa mendapat vaksin lebih cepat dengan menggunakan jalur-jalur swasta. Dengan suplai vaksin yang masih sangat terbatas, masyarakat yang berada di daerah dan ekonomi menengah ke bawah–yang justru berisiko penularan yang lebih tinggi–bisa tidak diprioritaskan. Shinta mengatakan KADIN Indonesia belum tahu berapa harga yang akan dipatok oleh pemerintah untuk vaksin yang akan digunakan vaksinasi gotong-royong karena pemerintah Agen PAY4D masih bernegosiasi dengan produsen vaksin, yaitu Sinopharm dan Moderna. Dengan adanya vaksinasi yang digelar saat ini, Presiden berharap para pekerja di kawasan industri dapat terlindungi dari ancaman virus berbahaya COVID-19. Sehingga, dapat melakukan kegiatan produktif dalam beberapa waktu ke depan. Pelaksaan vaksinasi di atas merupakan pemberian vaksinasi dosis pertama jenis Vaksin Sinopharm yang rencananya akan diberikan kepada 320 pekerja.

Vaksinasi Mandiri

Jika dalam program pemerintah menggunakan vaksin Covid-19 Sinovac, maka vaksinasi mandiri rencananya menggunakan vaksin lain yakni Moderna dan Sinopharm. Namun, terkait vaksinasi sebelumnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah memperbarui aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 untuk meningkatkan cakupan dan mempercepat program vaksinasi nasional. Total vaksin yang dipesan Bio Farma untuk program vaksinasi mandiri swasta ini mencapai 20,2 juta, terdiri atas 15 juta dosis dari Sinopharm dan 5,2 juta dosis dari Moderna. PT Kimia Farma Diagnostika menyatakan bahwa program vaksinasi gotong royong individu yang digelar pihaknya untuk membantu program vaksinasi pemerintah.

Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia ≥ 18 tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia knowledge keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau penerbitan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka orang tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Mohon maaf pendaftaran sementara ditutup karena kuota sudah terpenuhi, dan akan terbuka secara otomatis apabila kuota tersedia.

Prioritas vaksinasi pada pekerja sektor usaha padat karya serta yang berada di zona merah. Untuk vaksin merek Sputnik V, Honesti menyampaikan, rencananya akan datang sekitar 20 juta dosis vaksin asal Rusia itu ke Indonesia. “Akan dimulai pengiriman secepatnya setelah emergency use authorization vaksin Sputnik V dari Badan POM keluar,” ucapnya.

“Segala upaya ini merupakan bagian dari langkah pencegahan dan penularan virus Covid-19 sektor usaha agar angka kasus positif Covid di Indonesia tidak semakin bertambah,” tutur Renata. Melayani vaksinasi Covid 19 sesuai dengan kelompok sasaran yang telah di tetapkan. Pemerintah, menurutnya pula, akan mengawasi pengiriman dan pemakaian vaksin. Semua faskes juga diminta mencatat pengguna vaksinnya, untuk memastikan bahwa vaksin benar-benar untuk melayani masyarakat setempat, dan bukan dikirim ke tempat lain. “Semua kita awasi, biar tak ada gray space yang kemudian menimbulkan black market,” kata Erick Thohir tegas. Pasar gelap bukan hanya akan mendistorsi harga, melainkan juga mengakibatkan mereka yang membutuhkan tak kebagian.

Aplikasi mudik gratis melayani pendaftaran untuk moda bus dan moda kereta api. Jika Anda masih memiliki pertanyaan terkait penerimaan vaksin COVID-19, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Anda juga bisa langsung menghubungi layanan medis terdekat dari rumah atau hotline vaksinasi COVID-19 di nomor 119 ext 9. ”Namun kendati sudah vaksinasi, kami tetap menghimbau seluruh karyawan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya. Secara paralel, Anteraja juga bekerja sama dengan pihak-pihak pusat vaksinasi daerah untuk mempercepat vaksinasi seluruh karyawan Anteraja. “Jadi dengan demikian, konsepnya lebih banyak bahwa kita mengajak membangun mekanisme gotong royong di mana semua stakeholder membantu melakukan vaksibasi bagi seluruh rakyat di negara yang bersangkutan,” kata Budi.

Di tengah rencana vaksinasi Gotong Royong, vaksinasi tahap kedua memang harus terus berjalan, baik itu terhadap lansia dan pelayan publik, seperti media, pendidik dan tenaga pendidik, dan sebagainya. Untuk vaksinasi pelayan publik ditargetkan menyasar 16,9 juta orang. Pemerintah memang telah memberikan akses bagi usaha swasta dengan keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Salah satunya dilatarbelakangi oleh upaya semua pihak untuk membantu percepatan pemberantasan penyakit Covid-19 di seluruh Indonesia.

Pemerintah menjadwalkan untuk melakukan program vaksinasi Covid-19 gotong royong alias mandiri mulai hari ini di sejumlah klinik Kimia Farma. Program vaksinasi gotong royong individu di Kimia Farma yang seharusnya bisa dilakukan mulai Senin 12 Juni 2021 hari ini berujung pada penundaan, berikut beberapa alasannya. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikan tanggapan terkait ramainya kabar vaksinasi COVID-19 berbayar yang digagas pemerintah untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Dibantu China, Pakistan mengklaim produksi vaksin sendiri bisa lebih hemat. Yang jelas merek vaksin akan berbeda dengan yang vaksin program pemerintah. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi memberikan apresiasi tinggi atas peran serta LOKET untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19.